PERDA KABUPATEN PURWAKARTA NO 10 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR

:

10

TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

:

a.

bahwa

untuk penyelenggaraan

pemerintahan d

aerah, Kepala

Daerah

perlu dibantu oleh p

erangkat daerah yang dapat

menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

;

b.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka

Dinas Daerah Kabupat

en Purwakarta yang telah ada

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Dinas Daerah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah

;

c.

bah

wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a,

dan

b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah

Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Dinas Daerah

.

Mengingat

:

1.

Undang

-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang

-

Undang Nomor 14 Tah

un 1950 tentang

Pembentukan Daerah

-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851),

2.

Undang

-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok

-

pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang

-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambaha

n

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.

Undang

-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Re

publik

Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang

-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang

-

undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

RI

Nomor 4389);

5.

Undang

-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

2

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang

-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang

-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemer

intahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844) jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

-

Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang P

erubahan atas Undang

-

Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6.

Undang

-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan an

tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4

578

);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabup

aten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89

, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4826);

11.

Peraturan Daerah Kabupat

en Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ..... Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan

Yang Menjadi Kewenangan

Kab

upaten Purwakarta

(Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2008 Nomor ......).

Dengan persetujuan bersama

3

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

d

an

BUPATI PURWAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG P

EMBENTUKAN DINAS

DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintah

an

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas

ot

onomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas

-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang

-

undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

5.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Purwakarta.

6.

Dinas Daerah adalah

u

nsur pelaksana

otonomi daerah

.

7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dis

ebut UPTD

adalah unsur pelaksana teknis

yang melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang

yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan

.

8.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri

Sipil ya

ng diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh

Pejabat yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas pokok

dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan

organisasi.

9.

Urusan

Pemerintahan

adalah fungsi

-

fungsi pemerintahan yang

menjadi

hak dan kewajiban

setiap tindakan

dan atau susunan

pemerintahan

untuk mengatur dan mengurus fungsi

-

fungsi tersebut

yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani

memberdayakan, dan men

s

ejahterakan ma

s

yarakat.

4

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)

Deng

an Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten

Purwakarta.

(2)

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud

pada

ayat (1) terdiri dari:

a.

Dinas Pendidikan

, Pemuda dan Olah Raga

;

b.

D

inas Kesehatan;

c.

D

inas Bina Marga

dan Pengairan

;

d.

D

inas Cipta Karya

,

dan

Tata

Ruang

;

e.

D

inas Pertanian

, Kehutanan dan Perkebunan

;

f.

D

inas Peternakan dan Perikanan;

g.

D

inas

Tenaga Kerja

, Sosial

dan Transmigrasi

;

h.

D

inas

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

;

i.

D

inas Perhubungan

, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan

Telekomunikasi

;

j.

D

inas Kepend

udukan dan

Penc

atatan Sipil;

k.

D

inas

Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

;

l.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

m.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

(3)

Pada dinas daerah dapat dibentuk

Unit Pelaksana Teknis Dinas

untuk melaksanakan sebagian k

egiatan teknis oper

asional dan

atau

kegiatan teknis penunjang yang mempu

n

yai wilayah kerja satu atau

beberapa kecamatan

.

(4)

Pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis

Dinas diatur lebih lanjut

dengan P

eraturan Bupati

.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK

,

FUNGSI

DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah,

yang

masing

-

masing

dipimpin oleh seorang

k

epala

dinas

yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daer

ah.

5

Bagian Kedua

Tugas Pokok

,

Fungsi

dan

S

usunan Organisasi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 4

(1)

Dinas Pendidikan

,

Pemuda

dan Olah Raga

mempunyai tugas

melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas

pembantuan

di bidang pendidikan

, pemuda

dan olah raga.

(2)

Dalam

melaksanakan tugas

pokok

sebagaimana dimaksud

pada

ayat (1)

,

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

menyelenggarakan

fungsi :

a

.

p

erumusan kebijakan teknis

bidang pendidikan

, pemuda dan

o

lah raga

;

b.

p

enyelenggaraan

sebagian

urusan pemerintahan dan

pelayanan umum

di

bidang pendidikan

, pemuda dan olah

raga

;

c.

p

embinaan

dan pelaksanaan tugas

yang meliputi

bidang

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non

formal dan informal

, pe

muda dan olahraga.

d.

p

elaksanaan pelayanan teknis administratif dinas

.

e.

p

elaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Susunan Organisasi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

terdiri dari :

a

.

Kepala Dinas.

b.

Sekretariat,

terdiri dari

:

1).

Subbagian Program dan Umum;

2).

Subbagian Keuangan;

3).

Subbagian Kepegawaian.

c.

Bidang

Pendidikan

Dasar,

terdiri dari

:

1).

Seksi Kurikulum

dan Kesiswaan

;

2).

Seksi Sarana dan Prasarana;

3).

Seksi Tenaga

Pendidik

,

Kependidikan dan Kele

mbagaan.

d.

Bidang

Pendidikan

Menengah,

terdiri dari

:

1).

Seksi Kurikulum

dan Kesiswaan

;

2).

Seksi Sarana dan Prasarana;

3).

Seksi Tenaga

Pendidik,

Kependidikan dan Kelembagaan.

e.

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal,

terdiri dari

:

1).

Seksi Pendidikan Anak Usia

Dini dan Kesetaraan;

2).

Seksi Kursus dan Kelembagaan;

3).

Seksi Sarana dan Prasarana

.

f

.

Bidang Pemuda dan Olah Raga,

terdiri dari

;

1).

Seksi Pembinaan Pemuda;

2).

Seksi Bina Keolahragaan;

3).

Seksi

Sarana dan Prasarana

6

g

.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

, terdiri dari

:

(a).

U

PTD yang mempunyai wilayah kerja kecamatan terdiri

dari :

1.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Purwakarta;

2.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Babakancikao

;

3.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Jatiluhur;

4.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Campaka;

5.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidik

an Luar Sekolah Kecamatan

Bungursari;

6.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Cibatu;

7.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Pasawahan;

8.

UPTD Pembinaan Taman Kan

ak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Pondoksalam;

9.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Wanayasa;

10.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecama

tan

Kiarapedes;

11.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Sukatani;

12.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Darangdan;

13.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Das

ar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Bojong;

14.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Plered;

15.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Tegalwaru;

7

16.

UPTD Pembinaa

n Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Maniis;

17.

UPTD Pembinaan Taman Kanak

-

kanak, Sekolah

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

Sukasari;

(b).

UPTD berbentuk Sekolah

, yang selanjutnya disebut

SMPN/ SMAN/SMKN terdir

i dari

:

1.

SMPN 1 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

2.

SMPN 2 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

3.

SMPN 3 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

4.

SMPN 4 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

5.

SMPN 5 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

6.

SMPN 6 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

7.

SMPN 7 P

urwakarta Kecamatan Purwakarta;

8.

SMPN

8

Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

9.

SMPN 9 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

10.

SMPN 1 Babakancikao Kecamatan Babakancikao;

11.

SMPN 2 Babakancikao Kecamatan Babakancikao;

12.

SMPN 3 Babakancikao Kecamatan Babakancikao;

13.

SMPN 1 Jatil

uhur Kecamatan Jatiluhur;

14.

SMPN 1 Campaka Kecamatan Campaka;

15.

SMPN 2 Campaka Kecamatan Campaka;

16.

SMPN 1 Bungursari Kecamatan Bungursari;

17.

SMPN 2 Bungursari Kecamatan Bungursari

18.

SMPN 1 Cibatu Kecamatan Cibatu;

19.

SMPN 2 Cibatu Kecamatan Cibatu;

20.

SMPN 1 Pasawahan Ke

camatan Pasawahan;

21.

SMPN 2 Pasawahan Kecamatan Pasawahan;

22.

SMPN 3

Pasawahan Kecamatan Pasawahan;

23.

SMPN 1 Pondoksalam Kecamatan Pondoksalam;

24.

SMPN 2 Pondoksalam Kecamatan Pondoksalam;

25.

SMPN 1 Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes;

26.

SMPN 2 Kiarapedes Kecamatan Kiarapede

s;

27.

SMPN 1 Wanayasa Kecamatan Wanayasa;

28.

SMPN 2 Wanayasa Kecamatan Wanayasa;

29.

SMPN 1 Sukatani Kecamatan Sukatani;

30.

SMPN 2 Sukatani Kecamatan Sukatani;

31.

SMPN 3 Sukatani Kecamatan Sukatani;

32.

SMPN 4 Sukatani Kecamatan Sukatani;

33.

SMPN 1 Darangdan Kecamatan Darangdan;

34.

SMPN 2 Darangdan Kecamatan Darangdan;

35.

SMPN 3 Darangdan Kecamatan Darangdan;

36.

SMPN 4 Darangdan Kecamatan Darangdan;

37.

SMPN 5 Darangdan Kecamatan Darangdan;

38.

SMPN 6 Darangdan Kecamatan Darangdan;

39.

SMPN 1 Bojong Kecamatan Bojong;

40.

SMPN 2 Bojong Kecamatan Bojong;

41.

S

MPN 3 Bojong Kecamatan Bojong;

8

42.

SMPN 1 Plered Kecamatan Plered;

43.

SMPN 2 Plered Kecamatan Plered;

44.

SMPN 1 Maniis Kecamatan Maniis;

45.

SMPN 2 Maniis Kecamatan Maniis;

46.

SMPN 1 Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru;

47.

SMPN 2 Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru;

48.

SMPN 3 Tegalwaru Keca

matan Tegalwaru;

49.

SMPN 1 Sukasari Kecamatan Sukasari;

50.

SMPN 2 Sukasari Kecamatan Sukasari;

51.

SMAN 1 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

52.

SMAN 2 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

53.

SMAN 3 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

54.

SMAN 1 Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur;

55.

SMAN 1 Wa

nayasa Kecamatan Wanayasa;

56.

SMAN 1 Darangdan Kecamatan Darangdan;

57.

SMAN 1 Sukatani Kecamatan Sukatani;

58.

SMAN 1 Pasawahan Kecamatan Pasawahan;

59.

SMAN 1 Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru;

60.

SMAN 1 Maniis Kecamatan Maniis;

61.

SMAN 1 Cibatu Kecamatan Cibatu;

62.

SMAN 1 Bungursa

ri Kecamatan Bungursari;

63.

SMAN 1 Campaka Kecamatan Campaka;

64.

SMAN 1

Plered

Kecamatan

Plered

;

65.

SMKN 1 Purwakarta Kecamatan Purwakarta;

66.

SMKN 2 Purwakarta Kecamatan Purwakarta

;

67.

SMKN Plered Kecamatan Plered;

68.

SMKN Cibatu Kecamatan Cibatu;

69.

SMKN

Bojong

Kecamatan

Boj

ong

;

(c).

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

.

h.

Kelompok Jabatan Fungsional

.

(4

)

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

Raga

tercantum dalam Lampiran I

merupakan bagian yang tidak

terpisah

kan

dari

peraturan d

aerah ini

.

Paragraf 2

Dinas K

esehatan

Pasal 5

(1)

Dinas K

esehatan

mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di

bidang

kesehatan

.

(2)

Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinas

K

esehatan

menyelenggar

akan

fungsi

:

a

.

p

erumusan kebijakan teknis bidang kesehatan

19

(3)

.

Susunan Organisasi

Dinas

Kepend

udukan

dan

Pencatatan

Sipil

terdir

i

dari

:

a.

K

epala

D

in

as.

b

.

S

ekretariat,

terdiri dari

:

1).

Subbagian Program;

2).

Subbagian Keuangan;

3).

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c.

B

idang

Pendaftaran Penduduk

,

terdiri dari

:

1).

Seksi

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

;

2).

Seksi

Pindah Datang

.

d.

B

idang

Penc

atatan Sipil

,

terdiri dari

:

1).

Seksi

Kelahiran dan Kematian

;

2).

S

eksi

Perkawinan

,

Perceraian

dan

P

engesahan

P

engangkatan

A

nak

.

e

.

B

idang

Pengelolaan Informasi Kependudukan

,

terdiri dari

:

1).

Seksi

Sistem Teknologi dan Informasi Kependudukan;

2).

Seksi Pengolahan Data.

f

.

Kelompok Jabatan Fungs

ional.

(4)

.

Bagan

Struktur O

rganisasi Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipi

l

sebagaimana tercantum da

lam lampiran

X

merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas

Pen

gelo

la

Keuangan

dan A

s

set Daerah

Pasal 14

(1)

.

Dinas

Pengelola

Keuangan dan Asset Daerah

mempunyai tugas

melaksanakan

sebagian

urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

pengelola

an

keuangan dan asset daerah.

(2)

.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima

ksud pada ayat

(1),

Dinas

Pengelola

Keuangan dan Asset Daerah

m

enyelenggarakan fungsi

:

a

.

p

erumusan kebijakan teknis bidang

pengelolaan keuangan

dan asset daerah;

b.

p

enyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang

pengelolaan keuangan d

an asset daerah;

c

.

p

embinaan dan pelaksanaan tugas

yang meliputi

bidang

penggalian potensi dan penetapan, penagihan dan

pengendalian, anggaran, pengelolaan asset daerah,

penatausahaan dan perbendaharaan

;

d.

p

elaksanaan

pelayanan teknis administratif d

in

as

;

e

.

p

elaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas

dan fungsinya

.

21

b.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang

energi dan sumber daya mineral;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas

yang meliputi

bidang

geologi, air tanah, pertambangan umum, e

nergi dan

ketenagalistrikan

;

d.

pelaksanaan p

elayanan teknis administratif d

inas;

e.

p

elaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3).

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

terdiri dari :

a.

Kepala Din

as.

b.

Sekretariat,

terdiri dari

:

1).

Subbagian Program;

2).

Subbagian Keuangan;

3).

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c.

Bidang Geologi, dan Air Tanah,

terdiri dari

:

1).

Seksi Geologi

2).

Seksi Air Tanah

d.

Bidang Pertambangan U

mum

1).

Seksi Pengusahaan

2).

Seksi Konservasi dan

reklamasi

e.

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan,

terdiri dari

:

1).

Seksi Energi;

2).

Seksi Ketenagalistrikan;

f.

Kelompok Jabatan Fungsional;

(4).

Bagan

Struktur O

rganisasi Dinas Energi dan Sumber Daya

mineral sebagaimana tercantum dalam lampiran

XII

merupakan

bagian tidak terpisahkan dari

peraturan daerah

ini.

Paragraf

13

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal

16

(1).

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang

pekerjaan umum lingkup kebers

i

ha

n,

pe

r

tamanan

dan pemadam

kebakaran

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

menyelenggarakan fungsi

a.

perumusan kebijakan teknis bidang

kebersiha

n

,

pertamanan

dan pemadam kebakaran

;

b.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang k

ebersihan

,

pertamanan

dan pemadam kebakaran

;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas

:

1)

Bidang kebersihan, dan pertamanan meliputi operasional

22

kebersihan, pengolahan sampah, pertamanan, dan

pemakaman;

2) Bidang pemadam kebakaran meliputi pencegahan,

penanggulangan dan penyelamatan (rescue)

d.

pelaksanaan p

elayanan teknis administratif d

inas;

e.

pelaksanaa

n tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari

:

a.

Kepala Dinas.

b.

Sekretariat,

terdiri dari

:

1).

Subbagian Program;

2).

Subbagian Keuangan;

3).

Subbagian Umum dan Kepega

waian.

c.

Bidang Pengelolaan Sampah,

terdiri dari

:

1).

Seksi

Persampahan

;

2).

Seksi

Angkutan Persampahan

;

3).

Seksi

Penyedotan Tinja.

d.

Bidang

Pendataan dan Pembinaan

,

terdiri dari

:

1).

Seksi

Pendataan dan Penerimaan Retribusi

;

2).

Seksi

Pembinaan dan Penyuluhan

.

e.

Bidang

Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

,

terdiri

dari

:

1).

Seksi

Pertamanan dan Pemakaman

;

2).

Seksi

Pengelolaan PJU;

3).

Seksi Pengawasan Reklame.

f.

Bidang Pemadam Kebakaran,

terdiri dari

;

1).

Seksi

Pencegahan

;

2).

Seksi

Penanggulangan;

3).

Seksi Penyelamatan (rescue).

g.

Kelo

mpok Jabatan Fungsional.

(4)

Bagan struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

sebagaimana tercan

tum dalam lampiran XIII

merupakan bagian

tidak terpisahkan dari

peraturan d

aerah ini.

BAB

IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis

Pasal

17

Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis selain yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan

.

23

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal

18

(1)

P

ada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlianny

a.

(3)

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan

perundang

-

undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 1

9

Pembiayaan Dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapat

an

dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

20

(1).

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(

2

)

.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

No

mor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempat

annya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di

Purwakarta

Pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA

,

DED

I

MULYADI

Artikel Terkait Lainnya :: Share Apa Saja